Katapublikjatim|SURABAYA, – Insiden memprihatinkan mengguncang dunia pendidikan di Kota Pahlawan saat 200 siswa dilaporkan mengalami keracunan massal pada Senin (11/5/2026). Peristiwa memilukan itu bermula sesaat setelah para murid mengonsumsi menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Bubutan. Kejadian ini menjadi kontradiksi tajam bagi slogan “Surabaya Hebat Tumbuh Semakin Kuat” yang selama ini dibanggakan.
Menanggapi musibah tersebut, Kepala SPPG Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban serta tenaga pendidik yang terdampak. Pihak penyelenggara menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pengobatan maupun proses observasi medis di lapangan. Kendati janji kompensasi telah terucap, dugaan adanya standar prosedur operasional yang terabaikan tetap menjadi sorotan utama dalam penyelidikan kesehatan ini.
Kritik pedas datang dari Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, yang menilai kejadian itu bukan sekadar masalah teknis operasional. Pihaknya menegaskan bahwa kelalaian dalam menyajikan makanan bagi anak-anak merupakan bentuk ancaman serius terhadap masa depan generasi muda. Terdapat indikasi bahwa pengawasan terhadap rantai pasok bahan makanan di unit pelayanan tersebut tidak berjalan optimal sehingga membahayakan ratusan nyawa.
Lebih lanjut, Hosen memaparkan bahwa kegagalan menjaga higienitas pangan dapat menyeret pengelola ke ranah hukum yang sangat berat. Berdasarkan aturan yang berlaku, pihak yang menyebabkan orang lain jatuh sakit akibat pangan yang tidak aman bisa dijerat Pasal 204 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Hal tersebut selaras dengan UU Perlindungan Konsumen yang memberikan sanksi denda hingga Rp 2 miliar bagi pelaku usaha yang lalai menjaga kualitas produknya.
Kekecewaan mendalam dirasakan karena SPPG Tembok Dukuh dinilai tidak mampu menerjemahkan amanah besar Presiden Prabowo Subianto dengan integritas tinggi. Muncul disinyalir adanya upaya memburu keuntungan materiil secara berlebihan sehingga kualitas asupan gizi siswa tidak lagi menjadi prioritas utama penyelenggara. Padahal, anggaran yang dialokasikan negara bertujuan murni untuk menghapus angka gizi buruk dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata.
Masyarakat perlu memahami bahwa esensi program MBG adalah memperkuat fisik dan otak anak sekolah sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Namun, jika pelaksanaannya serampangan, cita-cita luhur menuju Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi narasi kosong di atas kertas. Masalah ini harus menjadi bahan evaluasi total bagi Badan Gizi Nasional agar melakukan audit menyeluruh terhadap setiap vendor penyedia makanan di seluruh wilayah.
Ketua KAKI Jatim pun memberi peringatan keras kepada seluruh pimpinan SPPG di wilayah Jawa Timur agar tidak bermain-main dengan nyawa rakyat. Penyelenggara yang ditengarai menyalahgunakan wewenang atau menurunkan standar gizi demi kepentingan pribadi akan dilaporkan langsung ke pihak kepolisian maupun Kepala BGN, Dadan Hindayana. Langkah tegas itu diambil demi memastikan tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban dari sistem pelayanan gizi yang bobrok.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025 sejatinya menjadi tumpuan harapan untuk mencetak generasi emas. Namun, insiden di Bubutan, Surabaya, menjadi noda hitam bagi visi besar tersebut. Kasus keracunan massal yang menimpa 200 siswa setelah menyantap hidangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh memicu polemik mengenai standar keamanan pangan di lapangan. Peristiwa ini menunjukkan adanya celah lebar antara regulasi pusat dan eksekusi di tingkat daerah yang harus segera dibenahi agar tidak menjadi ancaman bagi kesehatan publik.
Secara psikologis, kejadian itu menciptakan rasa trauma bagi orang tua dan siswa, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Dampak sosialnya cukup masif, mengingat program ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM. Jika standar kualitas diabaikan demi mengejar keuntungan semata, maka tujuan mulia meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045 akan terhambat. Kritik keras dari aktivis sosial menjadi peringatan bahwa pengawasan ketat dan sanksi tegas adalah harga mati dalam menjaga nyawa anak bangsa.
Pewarta: Agung Ch