Katapublik Mojokerto, Aksi unjuk rasa yang digelar oleh para Kepala Desa (Kades) beserta perangkatnya di depan kantor Pemkab pada 24 Desember 2025 lalu, kini mulai menyisakan sebuah kekalutan.
Mereka turun ke jalan menuntut agar pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak memangkas Alokasi Dana Desa (ADD) 2026 yang akan menjadi sumber pendapatan utama bagi desa-desa di Mojokerto,
Dalam aksi demo tersebut, para peserta berorasi dan memprotes agar ADD 2026 dikembalikan seperti semula, karena pemangkasan itu akan berdampak besar pada kelangsungan nasib Kades dan sejumlah perangkatnya.
Mereka juga mendesak untuk bertemu langsung dengan Bupati Mojokerto, Gus Barra, namun perwakilannya hanya ditemui dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko.
Teguh Gunarko menjelaskan bahwa Pemkab Mojokerto tidak melakukan pemangkasan, namun hanya menyesuaikan dengan dana transfer (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) yang telah dikurangi oleh pusat.
“Besaran ADD di tahun 2025 kurang lebih sekitar 139 M, sedangkan di tahun 2026 menjadi 109 M,” jelasnya. Kamis, (25/12/2025).
Namun, seorang perangkat desa yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya atas pemangkasan ADD tersebut.
“Gimana ini mas nasib kedepan nya, SK sudah masuk sebagai jaminan pembiayaan di BPR untuk keperluan keluarga juga kebutuhan pendidikan anak di pondok pesantren, kog taunya ADD di tahun 2026 dipangkas. Bayarnya lho pakai apa mas, kan pakai sistem potong gaji mas,” ungkapnya dengan nada kecewa. Sabtu, (27/12/2025).
Penyesuaian ADD tersebut memang menjadi masalah besar bagi sebagian para Kades dan perangkat desa di Mojokerto, karena ADD, disinyalir merupakan sumber pendapatan utama bagi mereka.
“Semoga pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mencari solusi yang terbaik bagi desa-desa di Mojokerto,” pungkasnya.