Katapublikjatim|Mojokerto – Ratusan kepala desa (Kades) dan perangkat dari berbagai desa di Kabupaten Mojokerto melakukan aksi demo di depan kantor Pemkab Mojokerto, Rabu (24/12/2025). Mereka menuntut agar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026, tidak dipangkas hingga 30%.
Aksi turun jalan ini dilakukan, karena para Kades beserta stafnya tersebut merasa bahwa pemangkasan anggaran ADD 2026 akan berdampak pada kesejahteraan mereka dan pelaksanaan kegiatan kerja di tingkat desa.
Salah satu perangkat desa yang tidak ingin dipublikasikan namanya mengatakan, “Hari ini kita berjuang terkait pemangkasan anggaran ADD di tahun 2026, dimana itu sangat berpengaruh kepada kesejahteraan kami,” ungkapnya.
Para demonstran bahkan mengancam akan melakukan boikot laporan data dari Pemdes ke Pemkab, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Tidak hanya itu, mereka juga bakal menolak penarikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di masyarakat desa andaikan Pemkab tidak mengembalikan anggaran ADD 2026 seperti semula.
“Jika anggaran ADD tidak dikembalikan seperti semula, maka kami akan boikot laporan data dari Pemdes ke Pemkab, kami juga menolak menarik iuran PBB di masyarakat. Jika Pemkab mau narik sendiri, silahkan,” tegas salah satu peserta orasi.
Aksi protes ini sempat memanas. Ketika perwakilan demonstran diundang untuk mediasi dengan Pemkab, dalam pertemuan tersebut hanya diwakili oleh Sekda dan beberapa pejabat lainnya.
Pewarta: Yani Santoso